Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 2026 masih gratis. Masyarakat tidak perlu membayar biaya administrasi untuk mendaftarkan diri melalui layanan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Proses pendaftaran NPWP orang pribadi kini dilakukan melalui sistem Coretax DJP. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat mengajukan pendaftaran secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.
Bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai NPWP dengan format 16 digit. Namun, penggunaan NIK sebagai NPWP tetap berkaitan dengan pemenuhan ketentuan perpajakan.
Artinya, tidak semua orang yang memiliki KTP otomatis harus mengaktifkan NIK sebagai NPWP. Ada persyaratan tertentu yang menentukan apakah seseorang perlu terdaftar sebagai wajib pajak.
Lantas, berapa biaya pembuatan NPWP 2026, apa saja persyaratannya, dan bagaimana cara mendaftar melalui Coretax? Berikut panduan yang perlu diketahui.
Biaya Pembuatan NPWP 2026, Gratis atau Berbayar?
Biaya pembuatan NPWP orang pribadi melalui layanan resmi DJP adalah gratis atau tidak dipungut biaya.
Ketentuan tersebut berlaku untuk pendaftaran secara online maupun pelayanan langsung melalui kantor pajak.
Berikut rincian biaya yang perlu diketahui masyarakat.
| Jenis layanan | Biaya |
|---|---|
| Pendaftaran NPWP online | Gratis |
| Pendaftaran melalui KPP | Gratis |
| Aktivasi NIK sebagai NPWP | Gratis |
| Penerbitan dokumen NPWP digital | Gratis |
| Konsultasi dan asistensi petugas DJP | Gratis |
| Jasa pengurusan oleh pihak ketiga | Sesuai kesepakatan |
Masyarakat dapat mengurus NPWP sendiri tanpa menggunakan jasa perantara. Karena itu, pembayaran kepada pihak yang menawarkan bantuan bukan merupakan persyaratan resmi penerbitan NPWP.
Jika membutuhkan pendampingan, calon wajib pajak dapat meminta bantuan petugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Perlu diperhatikan, jangan memberikan uang kepada oknum yang mengaku sebagai petugas pajak dengan alasan biaya wajib penerbitan NPWP.
Mengenal NPWP 16 Digit yang Berlaku pada 2026
NPWP merupakan identitas yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan. Nomor tersebut membantu DJP mengidentifikasi wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.
Sejak penerapan format NPWP 16 digit, NIK penduduk Indonesia digunakan sebagai NPWP bagi orang pribadi yang memenuhi ketentuan pendaftaran.
Sementara itu, terdapat perbedaan penggunaan identitas untuk beberapa kategori wajib pajak.
| Kategori wajib pajak | Format NPWP |
|---|---|
| Orang pribadi penduduk Indonesia | NIK 16 digit |
| Orang pribadi bukan penduduk | NPWP 16 digit |
| Wajib pajak badan | NPWP 16 digit |
| Instansi pemerintah | NPWP 16 digit |
Perubahan tersebut merupakan bagian dari integrasi administrasi perpajakan melalui Coretax DJP.
Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu menggunakan nomor identitas terpisah antara NIK dan NPWP untuk wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia.
Namun, perlu dipahami bahwa NIK yang tercantum pada KTP tidak otomatis berstatus sebagai NPWP aktif.
Syarat Membuat NPWP 2026 untuk Orang Pribadi
Sebelum melakukan pendaftaran, calon wajib pajak perlu menyiapkan beberapa dokumen dan informasi pribadi.
Persyaratan dapat berbeda berdasarkan kategori pendaftar, seperti karyawan, pengusaha, pekerja bebas, atau orang yang belum memiliki penghasilan.
Berikut dokumen yang perlu disiapkan untuk pendaftaran orang pribadi WNI melalui Coretax.
| Dokumen atau data | Keterangan |
|---|---|
| KTP | Identitas utama calon wajib pajak |
| Kartu Keluarga | Membantu pencocokan data keluarga |
| Email aktif | Untuk menerima informasi dan dokumen pendaftaran |
| Nomor HP aktif | Untuk kebutuhan verifikasi OTP |
| Data pekerjaan | Diisi sesuai kondisi sebenarnya |
| Data kegiatan usaha | Diperlukan bagi pendaftar yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas |
Selain dokumen tersebut, calon wajib pajak perlu memastikan seluruh informasi yang dimasukkan sesuai dengan data kependudukan.
1. Syarat NPWP untuk karyawan
Karyawan atau pegawai yang memenuhi persyaratan perpajakan dapat mendaftarkan diri menggunakan identitas KTP.
Data pekerjaan dan penghasilan perlu diisi sesuai keadaan sebenarnya.
Jika perusahaan meminta NPWP untuk administrasi penggajian, karyawan dapat terlebih dahulu memeriksa apakah NIK sudah terdaftar sebagai NPWP.
2. Syarat NPWP untuk pengusaha dan pekerja bebas
Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas perlu menyiapkan identitas diri dan informasi mengenai kegiatan ekonominya.
Data yang perlu diperhatikan antara lain:
- Identitas pemilik usaha.
- Alamat tempat kegiatan usaha.
- Jenis kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- Surat pernyataan kegiatan usaha apabila dipersyaratkan.
- Keterangan dari penyedia aplikasi apabila menjalankan kegiatan sebagai mitra usaha online.
Informasi tersebut digunakan untuk melengkapi administrasi pendaftaran sesuai kategori wajib pajak.
3. Syarat NPWP untuk mahasiswa dan pencari kerja
Mahasiswa maupun pencari kerja yang belum mempunyai penghasilan juga dapat mengajukan pendaftaran dalam kategori tertentu.
DJP menyediakan kategori pendaftaran bagi orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau objektif, tetapi ingin memperoleh NPWP.
Contohnya adalah mahasiswa yang belum memiliki penghasilan atau pelamar kerja yang membutuhkan identitas perpajakan untuk keperluan administrasi.
Meski demikian, kepemilikan NPWP tidak otomatis membuat seseorang harus membayar pajak.
Kewajiban perpajakan tetap mengikuti ketentuan mengenai status wajib pajak dan penghasilan yang diterima.
Cara Membuat NPWP Online 2026 Lewat Coretax DJP
Pendaftaran NPWP orang pribadi dapat dilakukan melalui portal Coretax DJP.
Masyarakat bisa mengakses layanan tersebut menggunakan komputer maupun ponsel yang terhubung dengan internet.
Berikut tahapan pendaftarannya:
- Buka situs resmi https://coretaxdjp.pajak.go.id/.
- Pilih menu Daftar di Sini pada halaman utama.
- Pilih kategori Perorangan.
- Pilih opsi Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK.
- Pilih menu Pendaftaran dengan Aktivasi NIK.
- Masukkan NIK dan lengkapi informasi identitas yang diminta.
- Isi alamat email dan nomor ponsel yang masih aktif.
- Lengkapi informasi alamat, pekerjaan, dan data lainnya sesuai kondisi sebenarnya.
- Lakukan verifikasi identitas melalui pengambilan swafoto.
- Klik Validasi Foto untuk memeriksa kecocokan identitas.
- Baca pernyataan yang tersedia dan berikan persetujuan.
- Klik Kirim Pengajuan untuk menyelesaikan proses pendaftaran.
Setelah permohonan dikirim, periksa email yang digunakan ketika melakukan registrasi.
Apabila pendaftaran berhasil, nomor NPWP dan dokumen NPWP digital akan dikirimkan melalui email dalam format PDF.
Simpan dokumen tersebut agar mudah digunakan ketika dibutuhkan untuk administrasi perpajakan.
Apakah Semua Pemilik KTP Wajib Membuat NPWP?
Tidak. Meskipun NIK digunakan sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk Indonesia, bukan berarti seluruh pemilik KTP otomatis menjadi wajib pajak aktif.
DJP menetapkan bahwa seseorang menjadi wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan peraturan perpajakan.
Salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan adalah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Untuk wajib pajak orang pribadi dengan status tidak kawin tanpa tanggungan, PTKP dasar ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun.
Besaran tersebut setara dengan Rp4,5 juta per bulan apabila dihitung secara sederhana.
Berikut rincian PTKP berdasarkan status keluarga.
| Status wajib pajak | PTKP per tahun |
|---|---|
| TK/0 | Rp54.000.000 |
| K/0 | Rp58.500.000 |
| K/1 | Rp63.000.000 |
| K/2 | Rp67.500.000 |
| K/3 | Rp72.000.000 |
Keterangan:
- TK berarti tidak kawin.
- K berarti kawin.
- Angka setelah garis miring menunjukkan jumlah tanggungan.
PTKP dihitung berdasarkan penghasilan neto dan status wajib pajak sesuai ketentuan.
Jika penghasilan neto seseorang tidak melebihi PTKP, pada umumnya tidak terdapat PPh orang pribadi yang harus dibayar.
Namun, status pelaporan dan administrasi perpajakan tetap perlu diperhatikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Apakah NPWP Lama Harus Didaftarkan Ulang di Coretax?
Tidak. Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP sebelumnya tidak perlu melakukan pendaftaran ulang hanya karena sistem administrasi perpajakan beralih ke Coretax.
Data wajib pajak lama telah dimigrasikan ke sistem administrasi yang baru.
Untuk WNI, NPWP lama dengan format 15 digit telah melalui proses penyesuaian menjadi format 16 digit menggunakan NIK.
Jika seseorang lupa pernah memiliki NPWP, sebaiknya lakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mengajukan pendaftaran baru.
Apabila NIK sudah tercatat dalam sistem, calon wajib pajak tidak perlu membuat permohonan pendaftaran kedua.
Langkah yang dapat dilakukan adalah mengakses Coretax, melakukan aktivasi akun apabila diperlukan, kemudian memeriksa status administrasi perpajakan.
Penyebab Pendaftaran NPWP Online Gagal dan Cara Mengatasinya
Pendaftaran melalui Coretax dapat mengalami kendala apabila terdapat ketidaksesuaian data atau masalah dalam proses verifikasi.
Berikut beberapa masalah yang mungkin muncul ketika melakukan registrasi.
1. NIK sudah terdaftar
Pesan NIK sudah terdaftar menunjukkan bahwa identitas tersebut telah tercatat dalam sistem DJP.
Kondisi ini bisa terjadi karena pemilik NIK sebelumnya sudah mempunyai NPWP dengan format lama.
Solusinya, lakukan pengecekan status NPWP dan jangan mengajukan pendaftaran ulang sebelum memastikan data yang tercatat.
2. Data identitas tidak sesuai
Kesalahan penulisan nama, alamat, nomor KK, atau informasi pekerjaan dapat menyebabkan proses validasi terganggu.
Pastikan informasi yang dimasukkan sesuai dengan data kependudukan terbaru.
Jika terdapat kesalahan pada data KTP atau KK, lakukan pembaruan melalui instansi administrasi kependudukan.
3. Kode OTP tidak diterima
Kode OTP diperlukan untuk proses verifikasi informasi kontak.
Jika kode tidak diterima, periksa kembali nomor HP dan email yang digunakan.
Pastikan perangkat memiliki jaringan yang stabil dan email tidak memindahkan pesan verifikasi ke folder spam.
4. Validasi foto gagal
Proses verifikasi foto dapat mengalami kendala apabila wajah tidak terlihat jelas atau pencahayaan kurang memadai.
Gunakan kamera yang berfungsi dengan baik dan ikuti petunjuk pengambilan swafoto pada sistem.
5. Sistem Coretax mengalami gangguan
Gangguan jaringan atau pemeliharaan sistem dapat membuat proses pendaftaran tidak berjalan normal.
Jika mengalami masalah tersebut, coba kembali beberapa saat kemudian.
Apabila kendala masih terjadi, masyarakat dapat meminta bantuan melalui layanan resmi DJP atau mendatangi KPP.
Alternatif Membuat NPWP Tanpa Mendaftar Online Sendiri
Selain melalui Coretax, masyarakat juga dapat menggunakan saluran pelayanan DJP lainnya.
Pilihan ini berguna bagi calon wajib pajak yang kesulitan mengakses layanan digital atau membutuhkan pendampingan.
Beberapa saluran yang tersedia meliputi:
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP): Pendaftaran dapat dilakukan dengan bantuan petugas pelayanan.
- Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP): Masyarakat dapat memperoleh informasi dan asistensi administrasi perpajakan.
- Layanan pos atau jasa ekspedisi: Permohonan tertulis dapat disampaikan sesuai ketentuan pendaftaran.
- Kring Pajak: Dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dan bantuan terkait prosedur perpajakan.
Seluruh pelayanan resmi DJP tidak dipungut biaya.
Jika memilih datang ke kantor pajak, siapkan dokumen identitas dan persyaratan sesuai kategori pendaftaran.
Pastikan pula menggunakan informasi kontak resmi DJP agar terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak.
Kesimpulan
Biaya pembuatan NPWP 2026 melalui layanan resmi Direktorat Jenderal Pajak adalah gratis. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui Coretax DJP tanpa harus membayar biaya administrasi.
Persyaratan utama bagi WNI meliputi KTP, KK, email aktif, nomor HP, serta informasi pekerjaan atau kegiatan usaha sesuai kategori pendaftaran.
Selain itu, NIK telah digunakan sebagai NPWP dengan format 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia.
Sebelum mendaftar, pastikan NIK belum terdaftar sebagai NPWP sebelumnya. Dengan memahami persyaratan dan prosedurnya, masyarakat dapat mengurus administrasi perpajakan secara lebih mudah, aman, dan tanpa biaya jasa perantara.
